Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Surabaya Hari Ini

Kelompok masyarakat sipil di Kota Surabaya, Jawa Timur berdemonstrasi bertajuk 'Rakyat Surabaya Menggugat' di depan Gedung Negara Grahadi awal pekan ini, Senin (15/6).

Hari ini, Rabu (17/6), giliran ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya (ABS) yang menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan rumah dinas resmi Gubernur Jawa Timur tersebut.

Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatakan, dalam aksi itu pihaknya menyoroti kebijakan pemerintah dalam persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, hingga hak asasi manusia.

Aksi ini juga, kata Nasrawi merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

"Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran," kata Nasrawi.

Nasrawi menegaskan aksi ini akan menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat serta menjalankan pemerintahan secara transparan, demokratis, dan berkeadilan sosial.

Aliansi BEM Surabaya turut mengimbau seluruh massa aksi menjaga ketertiban, solidaritas, dan tetap fokus pada substansi tuntutan. Peserta aksi diminta waspada terhadap segala bentuk provokasi maupun upaya penyusupan yang dapat mencederai perjuangan mahasiswa.

"Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa," tegas Nasrawi.

1. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil.

2. Mendesak pemerintah mengambil langkah taktis menyelamatkan nilai tukar rupiah yang merosot, sekaligus menuntut pencopotan menteri atau pejabat yang gagal mengelola negara.

3. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor, menolak bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU Polri.

4. Menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya proyek SWL Surabaya, serta menuntut negara melindungi hak tanah adat masyarakat Papua dari oligarki.

5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi yang merugikan komoditas lokal dan mat