Situasi Terkini Jelang Pengosongan Hotel Sultan, TNI-Polri Siaga

Sejumlah aparat Polri hingga TNI disiagakan jelang eksekusi pengosongan Hotel Sultan, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6). Sementara beberapa orang berbaju biru berkumpul di sekitar Hotel Sultan.

Dari sejumlah foto yang diterima CNNIndonesia.com, aparat Polri dan TNI ini tengah melakukan apel pengamanan sebelum eksekusi yang dilakukan besok, Kamis 18 Juni.

Mereka berbaris di kawasan GBK, Senayan. Aparat kepolisian dan tentara ini berasal dari sejumlah kesatuan, salah satunya Brimob Polri.

Di sisi lain, sejumlah orang mengenakan pakaian biru berkumpul di depan Hotel Sultan. Massa itu disinyalir sebagai pekerja Hotel Sultan yang menolak eksekusi pengosongan.

Massa berbaju biru itu berkumpul di depan Hotel Sultan. Mereka juga membentangkan spanduk penolakan eksekusi pengosongan Hotel Sultan.

Sebelumnya sejumlah karyawan Hotel Sultan mendesak proses eksekusi terhadap lahan hotel tersebut oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ditunda.

Pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK eks Kawasan Hotel Sultan akan dilakukan Kamis 18 Juni.

Aksi protes itu dilakukan karyawan Hotel Sultan, buruh dan pihak lainnya yang tergabung dalam Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi. Mereka menyatakan siap mengadang eksekusi melalui gerakan sipil yang damai, tertib, dan konstitusional.

Mereka menyebut objek yang dipersoalkan dalam perkara tersebut berkaitan dengan tanah. Namun, pelaksanaan eksekusi dinilai berpotensi menjangkau bangunan dan bisnis Hotel Sultan yang selama ini dimiliki dan dikelola PT Indobuildco.

"Objek sengketanya adalah tanah. Namun yang terancam dihentikan dan diambil alih bukan hanya tanah, melainkan juga bangunan, bisnis hotel, lapangan kerja, tenant, vendor, dan kehidupan ekonomi banyak orang," tutur Al Hams.

Sementara itu Ketua Tim Transisi Blok 15 Gelora Bung Karno, Hendry Arisandi, memimpin persiapan teknis menjelang pelaksanaan eksekusi Blok 15 GBK eks Hotel Sultan yang dijadwalkan berlangsung besok.

Proses pengosongan akan melibatkan 300 personel gabungan dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kementerian Sekretariat Negara, Tim Kuasa Hukum, serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Selain itu, persiapan juga melibatkan instansi terkait seperti Telkom dan PLN untuk mendukung kelancaran teknis di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, para personel mendapat pengarahan teknis terkait prosedur pencatatan aset, dokumentasi, dan pengamanan barang saat proses eksekusi berlangsung.

Hendry menjelaskan, pengarahan tersebut dilakukan agar seluruh personel memiliki pemahaman yang sama mengenai tata cara pelaksanaan di lapangan. Me