Massa GMNI Demo di Depan DPRD Medan, Soroti Program Boros Anggaran
Puluhan mahasiswa GMNI Medan unjuk rasa di depan DPRD, menuntut evaluasi kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga pokok dan program yang dianggap boros.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (17/6).
Massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan tuntutan terkait kenaikan harga bahan pokok, tingginya biaya hidup, hingga evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Mereka menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat di tengah meningkatnya kebutuhan pokok.
"Kami melihat harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan dan daya beli masyarakat semakin tertekan. Di sisi lain, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari pendidikan, pengangguran, hingga ketimpangan ekonomi," ujar Ketua Cabang GMNI Medan Damses Sianturi dalam orasinya.
Massa menyoroti tiga program pemerintah yang menghabiskan begitu banyak anggaran antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.
"Makan bergizi gratis menghabiskan anggaran Rp1 triliun per harinya. Kemudian ada Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Ini sangat menguras anggaran negara, menghabiskan keuangan negara," tegasnya.
Akan tetapi dengan kondisi ekonomi yang saat ini tidak baik baik saja, pemerintah justru melawan rakyat, mempertahankan egonya, tidak memberhentikan satupun program dari program yang menghabiskan anggaran tersebut.
"Kita ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwasanya masyarakat Indonesia adalah rakyat daripada presiden hari ini, adalah untuk dilindungi bukan untuk diintimidasi, bukan untuk mereka intervensi," tegasnya.
Selain itu, massa aksi mengkritik rencana penambahan batalion TNI di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Kebijakan tersebut dianggap kurang tepat di tengah upaya efisiensi anggaran dan tantangan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
"Kemudian penambahan pasukan, seperti yang kita ketahui Sumatera Utara itu sendiri kalau saya tidak salah membaca, itu penambahan pasukannya 300 kalau tidak 3.000 penambahan pasukannya. Dengan kondisi ekonomi hari ini, harusnya ini dihentikan, untuk menekan dollar," ungkapnya.
Menurutnya pemerintahan Prabowo - Gibran juga bermesraan dengan militer lewat program-programnya yang dikerjakan militer. Oleh karena itu, massa meminta agar TNI dikembalikan ke barak sesuai dengan fungsinya.
"Mulai dari makan bergizi gratis, tak satupun Koperasi Desa Merah Putih yang bisa lolos tanpa melalui militer. Jadi yang memegang anggaran daripada Koperasi Desa Merah Putih itu kalau di daerah-daerah, bahwasanya itu dipegang oleh Dandim-Dandim. Kami minta kembalikan TN
📌 Kaynak
Bu haber XML kaynağından derlenmiştir. Tamamı için orijinal habere gidin.
Orijinal haberi oku →